TANNAS DI ERA GLOBALISASI (INISIASI 4)

Yth Sdr/i Mhs Peserta Tuton MKDU4111

Inisiasi ke 4 tentang materi

(1) globalisasi itu sebagai suatu tantangan, yang perlu dimanfaatkan peluang yang ada untuk kemajuan dari kesejahteraan bangsa, serta

 (2) pengaruh globalisasi dan nasionalisme serta analisis berdasarkan paradigma dan metode berpikir Pancasila,

(3) bagaimana tannas Indonesia dalam menghadapi globalisasi, agar tetap survive sebagai bangsa dan negara dalam tatanan masyarakat Pancasila yang berdasarkan UUD 1945 untuk mencapai tujuan dan cita-cita Nasional serta terakhir

(5) pengaruh globalisasi dalam kerangka tannas Indonesia, upaya untuk menghadapi, memanipulasi dan memanfaatkan pengaruh tersebut untuk meningkatkan tannas Indonesia. 

INISIASI 4 Tannas di Era Globalisasi

Inisiasi IV Ketahanan Nasional dalam Era Globalisasi


Istilah globalisasi menunjukkan gejala menyatunya kehidupan manusia di planet bumi ini tanpa mengenal batas-batas fisik-geografik dan sosial yang kita kenal sekarang ini. Globalisasi berkembang melalui proses yang dipicu dan dipacu oleh kemajuan pesat “revolusi” di bidang teknologi komunikasi atau informasi, transportasi dan perdagangan yang dikenal dengan istilah Triple T.
Pemikiran Naisbitt menyatakan menyatunya kehidupan di dunia (globalisasi) disertai dengan munculnya berbagai paradoks (kondisi pertentangan). Dikhawatirkan “globalisasi” akan menghilangkan negara bangsa (nation state)? Disisi lain globalisasi haruslah dipandang sebagai suatu “peluang” (oportunity) untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memperkokoh bangsa, agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju. Untuk itulah, diperlukan Tannas yang tangguh bagi bangsa Indonesia di Era Globalisasi.
Globalisasi merupakan suatu pengertian ekonomi. Konsep globalisasi baru masuk kajian dalam universitas pada tahun 1980-an, pertama-tama merupakan pengertian sosiologi yang dicetuskan oleh Roland Robertson dari University of Pittsburgh.
Pada prinsipnya, proses globalisasi ada yang bertujuan intensional dan ada pula yang impersonal. Proses globalisasi yang intensional dapat dilihat misalnya pada kegiatan perdagangan dan pemasaran, sedangkan proses globalisasi yang impersonal dapat kita lihat, misalnya dalam gerakan fundamentalis, agama dan kecenderungan-kecenderungan pasar yang agak sulit untuk dijelaskan sebab-musababnya, misalnya mundurnya mobil buatan Amerika di pasaran dunia dewasa ini.
Globalisasi menyebabkan  “bazar global” karena dunia sebenarnya telah merupakan pasaran bersama dengan adanya alat-alat komunikasi serta entertainment global melalui jaringan TV, internet, film, musik maupun majalah-majalah maka dunia dewasa ini telah merupakan suatu pasar yang besar (global cultural bazaar). Bahwa dunia telah menjadi satu pasar, dapat kita lihat gejalanya di kota-kota besar di Indonesia, dengan menjamurnya mal-mal yang dibanjiri produk luar negeri.
Dewasa ini kita juga melihat bahwa suatu produk tidak lagi dihasilkan di satu negara, tetapi komponen-komponennya telah dibuat di berbagai negara karena pertimbangan-pertimbangan bisnis yang lebih menguntungkan. Produk Boeing, Toyota, Mitsubisi, General motor merupakan contoh desentralisasi dalam produksinya. Sementara itu, proses produksi juga berkembang menjadi produksi massal (mass production) yang memungkinkan penekanan harga sehingga dapat dijual lebih murah.
Pesatnya kemajuan bisnis juga didorong oleh apa yang disebut uang global (global money) yakni credit card. James Champy penulis terkenal Reengineering The Corporation, menyatakan selera konsumen sangat menentukan dalam transformasi global.
Menurut Champy, lingkungan yang mampu menghadapi tantangan masa depan adalah Pertama, lingkungan yang merangsang pemikiran majemuk yang peka terhadap keinginan konsumen. Kedua, untuk memenuhi selera pasar “konsumen”, diperlukan manusia-manusia yang menguasai ilmu dan keterampilan tertentu serta menjalankan instruksi pimpinan dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, masyarakat masa depan merupakan masyarakat “meritokrasi”, yaitu masyarakat yang menghormati prestasi daripada statusnya dalam organisasi. Keempat, lingkungan yang menghormati seseorang yang dapat menuntaskan pekerjaannya dan bukan berdasarkan kedudukannya di dalam organisasi. Inilah transformasi perusahaan yang menggambarkan pula transformasi kebudayaan manusia.
Nilai-nilai positif dari globalisasi (kesejagatan) mempunyai dimensi-dimensi baru yang tidak dikenal sebelumnya seperti kriminalitas internasional, pembajakan dan terorisme internasional, penyakit baru yang dengan cepat menyebar ke seantero dunia. Transformasi ini berjalan dengan menghadapi tantangan sebagaimana dikatakan oleh John Naisbitt, globalisasi mengandung berbagai paradoks.
Menurut Kartasasmita (1996) transformasi global ditentukan oleh dua kekuatan besar yang saling menunjang, yaitu perdagangan dan teknologi. Perdagangan akan berkembang begitu cepat dan mengubah pola-pola kehidupan manusia. Pola-pola kehidupan itu ditanggung oleh kemajuan teknologi yang telah mengubah bentuk-bentuk hubungan antarmanusia dengan lebih cepat, lebih intensif, dan lebih beragam. Transformasi bukan berjalan tanpa tantangan.

John Naisbitt mengatakan globalisasi mengandung berbagai paradoks, di antaranya berikut ini.
1. Budaya global vs Budaya lokal
2. Universal vs Individual
3. Tradisional vs Modern
4. Jangka Panjang vs Jangka Pendek
5. Kompetisi vs Kesamaan kesempatan
6. Keterbatasan akal manusia vs Ledakan IPTEK
7. Spiritual vs Material

Akibat hubungan bisnis (perdagangan) yang telah menyatukan kehidupan manusia maka timbul kesadaran yang lebih intern terhadap hak-hak dan kewajiban asasi manusia. Sejalan dengan itu, kehidupan demokrasi semakin marak dan manusia ingin menjauhkan diri dari berbagai bentuk penindasan, kesengsaraan, diktator dan perang. Oleh karena itu, liberalisasi dalam bidang ekonomi ini menuntut liberalisasi dalam bidang politik, di mana keduanya harus berjalan seiring dan saling menunjang. Buah pikiran Kenechi Ohmae dalam “Dunia tanpa batas” dimaksudkan dalam bidang bisnis komunikasi dan informasi memang akan menebus batas-batas nation, tetapi tidak dengan sendirinya menghilangkan identitas suatu bangsa. Kontak budaya tidak terelakkan akibat komunikasi yang semakin lancar. Terjadilah relativisasi nilai budaya dan memungkinkan munculnya sinkretisme budaya yang sifatnya transnasional.
Sebagai bangsa Indonesia, dengan berpijak pada budaya Pancasila, untuk menghadapi kekuatan global tersebut, perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan yang kita miliki dalam segenap aspek kehidupan (Astagatra). Kekuatan yang kita miliki dalam Astagatra (geografi, sumber kekayaan alam, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam) yang harus dipertahankan, ditingkatkan dan dikembangkan, sedangkan kelemahan-kelemahan yang ada hendaknya dapat diatasi dan diubah menjadi kekuatan untuk meningkatkan tannas di dalam menghadapi era globalisasi. Kunci dalam meningkatkan tannas Indonesia adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang menuju kepenguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang dilandasi oleh iman dan takwa (imtaq). Dalam pembangunan nasional yang kita lakukan untuk meningkatkan tannas dilandasi oleh Wasantara. Penerapan pendekatan tannas dalam pembangunan nasional, berarti kita melihat kekuatan dan kelemahan bangsa Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan (Astagatra) secara komprehensif integral, membangun secara bersinergi aspek kehidupan bangsa tersebut. Oleh karena itu, dalam pembangunan nasional untuk mencapai tingkat tannas yang kita harapkan di dalam era globalisasi ini diperlukan pengaturan-pengaturan dalam aspek Trigatra dan pancagatra.
Dalam aspek Trigatra diperlukan pengaturan ruang wilayah nasional yang serasi antara kepentingan kesejahteraan dan kepentingan keamanan, pembinaan kependudukan, pengelolaan sumber kekayaan alam dengan memperhatikan asas manfaat, daya saing dan kelestarian. Dalam aspek pancagatra diperlukan pemahaman penghayatan dan pengamalan Pancasila di dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Penghayatan budaya politik Pancasila, mewujudkan perekonomian yang efisien, pemerataan dan pertumbuhan yang tinggi untuk mencapai kesejahteraan yang meningkat bagi seluruh rakyat, memantapkan identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika, dan memantapkan kesadaran bela negara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Last modified: Sunday, 21 September 2014, 8:53 AM

DISKUSI 4 MASA 2014.02

by Manager ADPU - Thursday, 12 February 2015, 2:17 PM

Diskusi 4

Wacana Diskusi 4:

“Jokowi: Bangsa Besar Tidak Cukup Dibangun Empat Partai”

Peluang bergabungnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) ke kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin besar. Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi, berharap dengan bergabungnya PPP dan PAN, maka dukungan kepada pemerintah di parlemen kian kuat. "Sejak awal sudah disampaikan, Kami terbuka, karena ini masalahnya membangun negara. Bangsa besar seperti ini tidak hanya bisa dibangun oleh empat partai saja," kata Jokowi di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 September 2014. Kubu Jokowi-Kalla didukung empat partai, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Nasional Demokrat (NAsDem). Dukungan suara keempat partai tersebut di parlemen masih kalah dengan Koalisi Merah-Putih yang ditopang lima partai. Jokowi mengatakan peluang bergabungnya PPP dan PAN baru 80 persen. Kepastian tersebut juga ditentukan seminggu ke depan. Jokowi meyakini keduanya masuk ke dalam koalisi Indonesia Hebat. "Koalisi permanen itu enggak ada dalam politik. Harus ngomong realitas politik," ujar mantan Wali Kota Solo, Jawa Tengah, itu. Indikasi merapatnya PPP dan PAN ke kubu Jokowi-JK terlihat dari kedatangan petinggi PPP dan PAN di acara rapat kerja nasional PDIP di Semarang, Jawa Tengah. PPP diwakili Pelaksana Tugas Sementara Ketua Umum Emron Pangkapi. Sementara dari PAN yang hadir adalah Wakil Ketua Umum Drajad Wibowo dan Ketua Fraksi Tjatur Sapto Edy.(diunduhhttp://www.tempo.co /read/news/2014/09/20/ 078608455/ Jokowi-Bangsa-Besar-Tidak-Cukup-Dibangun-Empat-Partai)

Diskusikan:

1. Apakah unsur parpol saja dapat mendukung sinerginya ketahanan nasional?

2. Apakah kondisi ketahanan nasional NKRI saat ini sudah berada dalam kondisi prima, jika dianalisis dari ukuran strength, weakness, opportunity dan threat (SWOT)?

3. Apa rekomendasi Bapak/Ibu agar ketahanan nasional NKRI semakin sinergi dan kuat?

Selamat berdiskusi!

Salam, tutor

RE: DISKUSI 4 MASA 2014.02

by me 021617803 - Tuesday, 24 March 2015, 4:04 PM

1. Unsur parpol saja tidak dapat mendukung sinerginya ketahanan nasional, karena konsep dasar ketahanan nasional dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi atau melalui 8 aspek yaitu :

- TRI GATRA (Gatra Alamiah)

terdiri dari Gatra Geografi, Gatra Kekayaan Alam, Gatra Kependudukan

- PANCA GATRA (Gatra Sosial)

terdiri dari Gatra Ideologi, Gatra Politik, Gatra Ekonomi, Gatra Sosial Budaya, Gatra Pertahanan dan Keamanan

yang kesemuanya harus berjalan sinergis dan beresinambungan

2. Jika dianalisis dari ukuran SWOT,kodisi ketahanan NKRI belum berada pada kondisi prima. SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunaan utuk mengevaluasi Kekuatan/Stregths, Kelemahan/Weaknesses, Peluang/Opportunities dan Ancaman/Threats. Ketahanan nasional sendiri pada hakikatnya adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsunagn hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Dan pada era globalisasi saat ini, justru Ketahan Nasional semakin lama akan semakin melemah disebabkan oleh banyak faktor. Masuknya ideologi trans nasional, maraknya liberalisme, ketergantungan dalam teknologi, serbuan informasi  dan multimedia serta kejahatan nasional.

3. Rekomendasi saya supaya ketahanan nasional semakin sinergi dan kuat adalah supaya masing - masing individu dalam bertindak, berbicara dan bertingkah laku dalam kehidupan sebagai individual, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selalu berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara. Selalu menjaga Persatuan dan Kesatuan bangsa.

Terima Kasih

KETAHANAN NASIONAL (INISIASI 3)

INISIASI 3

Ketahanan Nasional

- Intisari Materi Ketahanan Nasional

- Sejarah Bangsa dan Latar belakang Tannas

Bangsa Indonesia mengalami penjajahan berabad-abad lamanya. Penjajahan itu mengakibatkan penderitaan lahir dan batin, kemiskinan dan kebodohan. Perjuangan mengusir penjajah mulai dari perlawanan Sultan Agung dari kerajaan Mataram pada tahun 1613 sampai perlawanan Sisingamangaraja (Batak) pada tahun 1900 tidak pernah berhasil. Hal ini karena di satu sisi, tidak adanya persatuan dan kesatuan di kalangan bangsa Indonesia dan di sisi lain “keragaman” bangsa Indonesia mudah dieksploitasi dengan politik “pecah belah” atau “adu domba” atau secara populer disebut juga politik “de vide et impera”.

Perjuangan selanjutnya memunculkan angkatan perintis kemerdekaan (1908) yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo, dan 20 tahun kemudian muncul angkatan “Penegas” Sumpah Pemuda (1928). Strategi perjuangan dalam melawan penjajah diubah dengan jalan Pendidikan Untuk Memajukan Bangsa dan Membangkitkan Semangat Nasionalisme. Hasil perjuangan yang menonjol dalam periode ini adalah tumbuh semangat atau jiwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia (ingat ikrar Sumpah Pemuda).

1945), merupakan-Periode selanjutnya, masa penjajahan Jepang (1942 babak baru perjuangan bangsa Indonesia. Pada mulanya bangsa Indonesia bersimpati pada penjajah baru ini. Bangsa Indonesia menduga bahwa Jepang akan membantu mempercepat proses perjuangan mencapai kemerdekaan. Akan tetapi, kenyataannya sangat mengecewakan bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia, makin menderita, dan makin miskin. Hasil bumi maupun ternak rakyat banyak disita untuk kepentingan penjajah. Banyak rakyat Indonesia dipaksa menjadi “Romusha” (pekerja paksa) baik di Indonesia maupun dikirim ke luar negeri, untuk kepentingan pemerintahan militer Jepang pada waktu itu yang sedang terdesak oleh tentara Sekutu. Kondisi ini dapat Anda tanyakan pada pelaku sejarah di daerah Anda sendiri sehingga Anda dapat membandingkan kondisi pada masa penjajahan Belanda dengan Jepang.

Namun, pada hakikatnya penjajah siapa pun bangsanya pada intinya membawa kesengsaraan, penderitaan lahir batin bagi bangsa terjajah.
Oleh karena itu, pada masa pendudukan militer Jepang yang kita kategorikan sebagai penjajah, muncul perlawanan (ingat bukan pemberontakan) di beberapa tempat, antara lain di Blitar oleh anggota Peta dan di Jawa Barat (Singaparna). Tentu saja perlawanan terhadap Jepang itu tidak hanya di kedua tempat tersebut. Banyak perlawanan terhadap Jepang ini tidak terekam dalam catatan sejarah yang kita pelajari, tetapi yang dapat Anda saksikan adalah “makam pahlawan” yang bertebaran di seluruh Indonesia yang isinya antara lain pejuang-pejuang yang gugur di zaman penjajahan Jepang.
Peperangan melawan penjajah ini tiada hentinya. Perjuangan di daerah yang satu dapat dipadamkan, tetapi di daerah lain muncul perjuangan baru, bak kata pepatah “patah tumbuh hilang berganti atau mati satu tumbuh seribu”. Pengorbanan mereka tidak sia-sia, semangat juang dan kerelaan berkorban demi bangsanya perlu kita warisi. Kesempatan emas itu datang dengan ditaklukkannya Jepang kepada Sekutu 15 Agustus 1945. Maka pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan Kemerdekaan Indonesia, dan terbentuklah Negara Republik Indonesia.
Untuk lebih memahami latar belakang tannas dari sisi sejarah sejak perlawanan Sultan Iskandar Muda (Kerajaan Aceh) sampai dengan Kemerdekaan RI disajikan dalam ringkasan di atas.
Walaupun kemerdekaan sudah diproklamasikan, perjuangan bangsa Indonesia terus dilanjutkan untuk mempertahankan kemerdekaan dari serangan-serangan pasukan bangsa asing. Konflik dengan tentara Sekutu tidak bisa dihindarkan.

Pasukan tentara Sekutu yang tergabung dalam Allied Forces Netherland East Indies (AFNEI) yang seharusnya bertugas :

-          menerima penyerahan tentara Jepang,

-          membebaskan tawanan perang,

-          menjamin keadaan damai dan

-          penyerahan pemerintahan ke pihak sipil,

ternyata diboncengi tentara Netherland Indies Civil Administration (NICA) dan menginjak-injak harga diri bangsa Indonesia yang telah menyatakan dirinya merdeka.
Pertempuran terjadi di Surabaya (ingat peristiwa 10 November yang kita Desember 1945,-peringati sebagai hari pahlawan), di Ambarawa November April 1946, pertempuran di-di Medan Area (Sumatra Utara) Desember 1945 Bandung, Maret 1946 (ingat peristiwa Bandung Lautan Api 24 Maret 1946) dan tempat-tempat lainnya di wilayah Indonesia. 350 Tahun lebih menderita, hasilnya adalah Kemiskinan dan Penderitaan Lahir Batin

Upaya Perlawanan yang dilakukan oleh Bangsa
Indonesia, antara lain:
- Iskandar Muda di Aceh (1636)
- Sisingamangaraja dari Batak (1900) Perjuangan tersebut Penjajah
- 1837)-Imam Bonjol di daerah Minangkabau (1822 belum berhasil Politik, pecah
- Badarudin di daerah Palembang (1817) belah dan
- Sultan Tirtayasa dari Banten (1650) kuasa (Sistek
- Untung Suropati dari Jatim (1670) dan Sissos)
- Jalantik dari Bali (1850) Kurang adanya persatuan
- Anak Agung Made dari Lombok (1895)
- Pangeran Antasari dari Kalsel (1860)
- Hasanuddin dari Makasar (1660)
- Pattimura dari Maluku (1817)

Tahap Perjuangan selanjutnya: Cara Perjuangan terhadap Penjajah diubah
(1) Angkatan Perintis (1908)dengan jalan:
Dirintis oleh Budi Utomo yakni Di didik untuk memajukan Bangsa
(2) Angkatan Penegas (1928):Hasil perjuangan yang menonjol "Jiwa Sumpah Pemuda    Persatuan Bangsa Indonesia".

1945)-Pada periode Penjajahan Jepang (1942
Merupakan babak Penjajahan Baru sehingga timbul berbagai pemberontakan melawan Jepang sebab penjajahan jepang tetap menimbulkan Kemiskinan dan Penderitaan

Perlawanan terhadap tentara Belanda (NICA), terjadi setelah usai perundingan Linggar Jati, Belanda melakukan kecurangan dengan Agresi Militer I pada tanggal 21 Juli 1947. Perlawanan terus dilanjutkan dan berakhir pada perundingan Renvile 8 Desember 1947 yang membuat Indonesia menjadi bagian dari Uni Indonesia Belanda.

Setelah perjanjian Renvilee timbul pula pengkhianatan Partai Komunis Indonesia yang memproklamasikan negara Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948. Selesai peristiwa Madiun (affair Madiun) Belanda (NICA) melakukan agresi Militer II pada tanggal 19 Desember 1948. Hal itu membawa Indonesia-Belanda ke Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 23 Agustus 1949. Hasil KMB membuat Indonesia menjadi Negara Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari 16 negara bagian. Ternyata kemudian bentuk negara federal ini tidak dikehendaki oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Disadari bentuk negara federal ini tidak dilandasi konsepsi yang kuat, latar belakang pendirinya adalah untuk menghancurkan Indonesia hasil proklamasi 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, antara RIS dan Republik Indonesia (sebagai Negara Bagian RIS) sepakat untuk membentuk negara kesatuan, dan pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS menjelma menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hikmah perjuangan bangsa dan negara RI dari peristiwa perlawanan terhadap tentara asing sejak proklamasi kemerdekaan sampai 17 Agustus 1950 adalah sebagai berikut.
1. Kendatipun Tentara Inggris dan Belanda lebih modern persenjataan dan organisasinya, tidak membuat perjuangan rakyat Indonesia pupus, semangat juang terus dikobarkan. Keberanian berkorban demi bangsa dan negara (membela tanah air) membudaya di kalangan pemuda (ingat semboyan merdeka atau mati!).
2. Politik devide et impera Belanda gagal. Bangsa Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan.

Sementara itu, di dalam negeri terjadi konflik akibat kekacauan politik dan gerakan pembangkangan Kartosuwirjo yang tidak puas terhadap hasil perundingan Renvile. Kartosuwiryo mengumumkan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) tanggal 7 Agustus 1949 (latar belakang ideologi agama) di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pemberontakan yang dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan terhadap kebijaksanaan pemerintah pusat (Darul Islam di Sulawesi Selatan dan Aceh). Ketidakpuasan politik dan golongan terhadap pemerintah Pusat (PRRI/Permesta), bermotifkan ideologi komunis (Pemberontakan Gerakan 30 September/PKI) sampai kepada pemberontakan yang bermotifkan “nostalgia” pada zaman kolonial (pemberontakan Kapten Andi Azis, RMS/APRA). Walaupun berbagai bentuk pemberontakan itu dapat dipadamkan, konflik-konflik yang bersifat lokal dan bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar-Golongan) kerap terjadi, namun dapat diatasi dengan baik.
Uraian tersebut menggambarkan pada Anda bahwa bangsa Indonesia sejak kelahirannya (proklamasi) terus-menerus mengalami krisis. Namun, kenyataannya sampai sekarang bangsa Indonesia dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal itu terjadi karena bangsa Indonesia memiliki tannas sebagai bangsa.

Walaupun bangsa Indonesia berjuang menghadapi tentara asing (penjajah) maupun konflik internal di dalam negeri dengan berbagai latar belakangnya, namun bangsa Indonesia tetap utuh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa dan negara Indonesia mempunyai keuletan dan ketangguhan (Ketahanan) dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (National Survival). Oleh karena itu, dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup, bangsa Indonesia harus mempunyai tannas (National Resillience). Tannas itu harus dibina dan ditingkatkan sejalan dengan perkembangan bangsa Indonesia dan lingkungan strategiknya.

Rumusan terakhir tannas, merupakan kondisi dinamik yang dimiliki suatu bangsa. Di dalamnya mengandung “keuletan dan ketangguhan” yang mampu mengembangkan kekuatan nasional. Kekuatan itu kita perlukan untuk mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG), yang datang dari dalam atau dari luar, yang langsung atau tidak langsung membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional.
Untuk lebih memahami pengertian tannas dengan kalimat yang panjang di atas coba Anda perhatikan Gambar Bagan Skematis Pengertian Tannas

Pengertian Landasan dan Ciri Tannas

Tannas  pada hakikatnya adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara.
Dalam fungsinya sebagai sistem pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan nasional maka dalam penyelenggaraan atau pembinaan tannas dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Kedua pendekatan itu (kesejahteraan-keamanan) tidak kita pisahkan dan hanya bisa dibedakan bak satu keping mata uang, sisi yang satu berupa aspek kesejahteraan dan sisi yang lainnya berupa aspek keamanan. Penekanan pada salah satu aspek tergantung pada kondisi yang dihadapi oleh suatu bangsa.

Tannas dilandasi oleh Wasantara dalam upaya mencapai tujuan dan cita-cita bangsa sebagai pengejawantahan Pancasila.

Asas tannas, yaitu :

(1) pendekatan kesejahteraan dan keamanan,   

(2) komprehensif dan integral. Sebagai doktrin ia merupakan cara terbaik yang diakui kebenarannya dan dijadikan pedoman dalam memenuhi tuntutan perkembangan, bangsa dan lingkungan untuk kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negara.

Sebagai metode pemecahan masalah maka ia akan menjelaskan:
1. kondisi kehidupan nasional dalam suatu waktu;
2.  memprediksi kehidupan nasional pada waktu yang akan datang;
3. mengendalikan kehidupan nasional agar sesuai dengan kondisi yang diharapkan atau ditetapkan.

Selain mempunyai asas ia juga mempunyai sifat, yaitu :

(1) manunggal,

(2) mawas ke dalam dan ke luar,

(3) kewibawaan,       

(4) berubah menurut waktu,

(5) tidak membenarkan adu kekuatan atau adu kekuasaan, dan

(6) percaya pada diri sendiri.

Tannas sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan sistem kehidupan nasional mempunyai wajah dan fungsi. Wajah tannas dalam bentuk kondisi, doktrin, dan metode. Sebagai kondisi merupakan totalitas segenap aspek kehidupan bangsa yang didasarkan nilai persatuan dan kesatuan (Wasantara) untuk mewujudkan daya tangkal, daya kekebalan dan daya kena dalam berinteraksi dengan lingkungan. Sebagai doktrin ia merupakan cara terbaik yang ada untuk mengimplementasikan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Sebagai metode ia merupakan cara pemecahan masalah nasional dalam perkembangan bangsa dan untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Fungsi tannas adalah sebagai doktrin perjuangan nasional, metode pembinaan kehidupan nasional, pola dasar pembangunan nasional dan sebagai sistem kehidupan nasional.

Keterkaitan Antargatra Dalam Tannas dan Ketahanan Gatra Tannas

Pengelompokan bidang kehidupan bangsa Indonesia dibuat dalam    8 kelompok gatra (model) bidang kehidupan. Kedelapan gatra tersebut (Astagatra) dibagi dalam dua kelompok, yaitu trigatra (geografi, sumber kekayaan alam, dan demografi) dan pancagatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam).
Gatra-gatra tersebut dapat dibedakan secara teoretik tetapi tidak bisa dipisahkan karena keterkaitan yang kuat satu sama lain. Oleh karena itu, astagatra ini harus dilihat secara holistik dan integral (bulat utuh menyeluruh).
Trigatra bersifat statis dan Pancagatra bersifat dinamis. Trigatra merupakan modal dasar untuk meningkatkan Pancagatra. Kelemahan di dalam satu gatra dapat mempengaruhi gatra yang lain dan sebaliknya meningkatnya kekuatan pada salah satu gatra dapat meningkatkan gatra yang lain (sinergi).
Tannas pada hakikatnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan.

Dalam rangka itu, peranan gatra terhadap kondisi kesejahteraan dan keamanan sebagai berikut.
1. Ada gatra yang sama besar peranannya untuk kesejahteraan dan keamanan.
2. Ada gatra yang lebih besar peranannya untuk kesejahteraan daripada keamanan.
3. Ada gatra yang lebih besar peranannya untuk keamanan daripada kesejahteraan.

Trigatra, ideologi, politik peranannya sama besar dalam kesejahteraan dan keamanan.
Gatra Ekonomi, sosial budaya lebih besar untuk kesejahteraan daripada keamanan.
Hankam lebih besar untuk kesejahteraan keamanan daripada kesejahteraan. Tannas merupakan resultan (hasil) dari ketahanan masing-masing aspek kehidupan (gatra).

TRI GATRA
Kelompok gatra alamiah adalah:
1. Geografi,
2. Kekayaan alam,     
3. Demografi (kependudukan)
 
PANCA GATRA
Kelompok gatra sosial adalah:
1. Ideologi
2. Politik
3. Ekonomi
4. Sosial Budaya
5. Hankam

Kedelapan aspek tersebut masing-masing berhubungan, kait-mengait utuh menyeluruh membentuk tata laku sistem kehidupan nasional. Pembidangan kehidupan nasional sebanyak delapan adalah kesepakatan bangsa Indonesia, para ahli dari negara lain membaginya tidak hanya delapan bidang kehidupan, tetapi bisa kurang atau lebih. Hal ini tergantung pada latar belakang dan visi masing-masing tentang kehidupan nasional tersebut.

Landasan Tannas

Tannas sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan sistem kehidupan nasional di dalam pelaksanaannya mempunyai landasan yang kuat yaitu Pancasila, UUD 1945 dan Wasantara.

Perwujudan Tannas

Pembangunan nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, pada dasarnya untuk mewujudkan tannas. Titik berat pembangunan nasional pada bidang ekonomi karena bidang ekonomi ini mempunyai “daya biak” terhadap bidang-bidang kehidupan lainnya, untuk meningkatkan spektrum kemampuan kita sebagai bangsa dan negara.
Peningkatan spektrum kemampuan tersebut untuk menghasilkan daya kembang, daya tangkal dan daya kena. Untuk itu, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang “berkualitas”. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi (menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilandasi oleh iman dan taqwa berakar pada budaya Pancasila) merupakan kunci dari peningkatan tannas. Oleh karena itu, dalam pembangunan nasional, pembangunan sumber daya manusia merupakan titik sentral dan hal ini sejalan dengan hakikat pembangunan nasional Indonesia yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.
Dalam pembangunan nasional diperlukan pimpinan nasional yang kuat, berwibawa, serta mampu mempersatukan bangsa serta mempunyai visi ke depan membawa bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional.
Dalam ketatanegaraan Indonesia, mekanisme kepemimpinan nasional telah ditetapkan yang dikenal dengan mekanisme kepemimpinan 5 tahun yang dibagi dalam 13 tahapan.
Dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat ini perlu diwaspadai masih adanya bahaya laten yang bersifat ideologis maupun non-ideologis yang ingin memecah belah kita sebagai bangsa. Untuk itu, diperlukan kewaspadaan nasional yang sejalan dengan itu yakni berkehidupan Pancasila (budaya Pancasila) yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Last modified: Wednesday, 17 September 2014, 3:43 PM

  

Diskusi 3:

Wacana Diskusi 3:

“Jokowi Diingatkan untuk Tuntaskan Berbagai Konflik Agraria”

Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu, Benny Ardiansyah mengingatkan agar Presiden terpilih Joko Widodo beserta wakilnya segera menyiapkan langkah-langkah penyelesaian konflik agraria yang banyak terjadi di Tanah Air. "Pada prinsipnya kita mengusulkan agar ada Menteri Koordinator Lingkungan Hidup di bawahnya terdapat Urusan Hutan, Perkebunan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Nah, di bawah peran Menko Lingkungan Hidup inilah persoalan konflik agraria bisa diselesaikan agar tak tumpang tindih," kata Benny, Rabu (17/9/2014). Dia melanjutkan bahwa potensi konflik agraria antara petani dan perusahaan perkebunan dan pertambangan di Bengkulu layaknya "bom waktu" yang siap meledak setiap saat bila pemerintah pusat tidak mengambil langkah bijak dan tepat. "Hampir di setiap kabupaten potensi itu ada dan parahnya lagi terjadi tumpang tindih antara kebijakan pemerintah lintas kementerian termasuk juga undang-undangnya," ungkap dia. Persoalan konflik agraria semakin menjadi saat pemerintah daerah bingung mengambil langkah karena tumpang tindih aturan, imbasnya banyak petani yang ditangkap polisi karena perusahaan menuduh petani tersebut mencuri buah kelapa sawit misalnya untuk konflik dibidang perkebunan. "Di Bengkulu sudah banyak petani bersengketa lahan dengan perkebunan ditahan dan dipenjara, saya pikir ini jangan sampai terjadi lagi," tutup Benny. (diunduh dari http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/09/17/11532501/)

Diskusikan:

1. Apakah konflik agraria dapat memicu konflik dalam ketahanan nasional?

2. Apa rekomendasi Bapak/Ibu/Sdr agar konflik agraria dapat tersolusikan dan menguatkan ketahanan nasional?

Selamat berdiskusi!

Salam sukses, FRW

RE: DISKUSI 3 MASA 2014.2

by me 021617803 - Thursday, 19 March 2015, 12:26 AM

1. Konflik Agraria tentu saja dapat memicu konflik dalam Ketahanan Nasional, karena seperti kita tahu bahwa tanah merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia sejak jaman dahulu sampai menimbulkan peperangan dan perpecahan dalam mempertahankannya. Oleh karena itu, guna menghindari konflik yang akan meruntuhkan ketahan nasional, maka pemerintah mengaturnya dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 "bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat". Jika terjadi konflik antara individu, pelaku bisnis, atau pemerintah yang disebabkan oleh banyak hal, maka sudah barang tentu berpengaruh pada sikap persatuan dan kesatuan yang tentu saja berdampak pada lemahnya ketahanan nasinal jika tidak segera teratasi. 

2. Menurut pendapat saya supaya konflik agraria dapat tersolusikan dan menguatkan ketahanan nasional, maka perlu dilakukan langkah - langkah sebagai berikut :

- Segala sesuatu baik pemikiran atau tindakan haruslah berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

- Pemerintah atau instansi terkait perlu menyelidiki, meninjau dan mempelajari latar belakang terjadinya konflik.

- Sebisa mungkin dalam menyelesaikan permasalahan haruslah dengan cara - cara yang baik, tidak berpihak pada salah satunya (adil), sehigga keputusan yang diambil dapat melegakan masing - masing pihak

- Undang - undang atau peraturan yang dijadikan pedoman atau landasan haruslah sekuat mungkin.

- Sebagai pihak mediator atau penyelesai konflik baik masalah besar atau kecil haruslah menjadi pribadi yang tangguh, tidak lemah, berani membela kebenaran dan tidak terpengaruh dengan hal - hal yang bisa merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, jika segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik dan didukung oleh semua pihak maka ketahanan nasional akan semakin tangguh. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga semakin kuat.


Tugas I masa 2014.02

PKB: Tak Cukup Hanya Profesional, Menteri Juga Harus Punya Terobosan

Wacana Tugas I:

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Daniel Johan mengatakan, para profesional yang akan duduk di kursi kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla nantinya tak cukup hanya sebatas profesional. Mereka diharapkan mampu membuat terobosan yang dapat memberikan kesejahteraan rakyat."Memang profesionalitas itu pasti dan wajib, tapi harus juga punya komitmen dan berani melakukan terobosan dan perubahan," kata Daniel saat berbincang dengan Kompas.com, Rabu (17/9/2014). Daniel menuturkan, menteri merupakan jabatan politis yang diberikan presiden berdasarkan hak prerogratif. Tuntutan agar menteri berasal dari kalangan profesional nonparpol tentu saja menjadi tantangan tersendiri. Pasalnya, kata dia, mereka tidak bisa menyamakan ritme kerja mereka sebagai menteri dengan ritme kerja di perusahaan, apabila mereka memiliki perusahaan. "Sangat berbeda dengan perusahaan di mana profesional orientasinya keuntungan. Namun, orang yang bisa melakukan terobosan tentu punya kekuatan di parlemen," kata dia. Menurut Daniel, PKB telah menyiapkan kader terbaik untuk diusulkan menjadi calon menteri. Namun, kata dia, urusan menteri itu nantinya akan dibicarakan Jokowi dengan parpol koalisi. "Nantinya, setiap partai akan diwakili oleh ketua umumnya masing-masing untuk berdiskusi dengan Jokowi-JK. Komitmen PKB apa pun kebijakan Jokowi yang baik untuk bangsa, kami anggap juga baik dan akan PKB kawal sepenuhnya," tandasnya. Sebelumnya, Jokowi mempertahankan jumlah kementerian seperti diera pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yakni 34 kementerian. Jokowi mempertahankan tiga menteri koordinator. Sebanyak 16 kementerian diantaranya akan dipimpin kader partai politik dan 18 kementerian lain dipimpin menteri dari kalangan profesional murni.

Kementerian yang dipimpin figur menteri profesional murni antara lain menteri keuangan, menteri badan usaha milik negara, menteri energi dan sumber daya mineral, serta menteri pertanian.

(diunduh dari http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/09/17/11024241/ )

Tugas I:

Berdasarkan wacana di atas, buatlah makalah dengan pilihan topik (pilih salah satu), sebagai berikut di bawah ini:

1. Kepemimpinan Inovatif dan Profesional Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau Dari Aspek Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

2. Masalah dan Solusi kepemimpinan publik Kepala Daerah ditinjau dari aspek ketahanan nasional

Sistematika penulisan makalah Tugas I:

Tugas dikerjakan dengan sistematika sebagai berikut:

1. spasi 1,5

2. jenis tulisan Arial font 10

3. minimal halaman jawaban 1,5 halaman dan maksimal 3 halaman.

4. menggunakan referensi ilmiah untuk mendukung jawaban analisis kasus Saudara, khususnya referensi/ sumber pustaka MKDU4111.

Selamat mengerjakan!

Salam sukses, FR Wulandari

WAWASAN NUSANTARA (INISIASI 2)

Yth. Sdr/i Mhs/i, 

pada inisiasi 2 (dua) ini, kita akan mempelajari tentang MODUL 2 pada BMP Pendidikan Kewarganegaraan yaitu tentang Wawasan Nusantara yang akan memberikan pemahaman tentang bagaimana cara pandang Bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya berdasarkan falsafah, idiologi pancasila dan UUD 1945. 

Urgensi dari materi ini adalah dalam upaya untuk mencintai dan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara.
Selamat mengkaji!
Salam, tutor!

INISIASI 2 

Wawasan Nusantara

Wasantara tumbuh dan berkembang sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, berangkat dari :

1.       pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang rawan perpecahan,

2.       keinginan untuk memanfaatkan konstelasi geografi Indonesia yang berupa kepulauan dan berada di tengah-tengah dunia (posisi silang) untuk kejayaan bangsa dan negara.

3.       Pandangan tersebut berkaitan dengan konsep geopolitik dan geostrategi yang perlu mendapat pengakuan internasional.

Oleh karena itu, bangsa Indonesia memperjuangkan dalam forum hukum laut internasional maupun menjadikan perjanjian dengan negara-negara tetangga mengenai batas wilayah. Baru pada tahun 1982, konvensi Hukum Laut menerima asas negara kepulauan atau asas nusantara diterima sebagai hukum internasional, dan bersamaan dengan itu pula ditetapkan perluasan yurisdiksi negara-negara pantai di lautan bebas atau ZEE. Hasil konvensi ini disahkan pada bulan Agustus 1983 di New York.

A. MENGENALI GEOGRAFI, GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI BANGSA INDONESIA
A1. MENGENALI GEOGRAFI
Kondisi geografis dan kedudukan geografis dalam kaitannya dengan percaturan dunia serta kebijakan-kebijakan dalam pemanfaatan kondisi dan kedudukan geografi turut menentukan dalam pembentukan wawasan nasional.
Kepulauan Nusantara merupakan kepulauan terbesar di dunia. Bentuknya memanjang di sekitar katulistiwa. Negara kepulauan yang luas dan jumlah penduduk yang besar (ke-4 dunia) kalau kita rinci karakteristik geografi dan penduduknya adalah sebagai berikut.
a. Panjang wilayah 1/8 katulistiwa (1/8 X 40.000 km).
b. Jarak terjauh Utara-Selatan 1.118 km dan jarak terjauh Timur-Barat 5.110 km.
c. Dilalui oleh garis Katulistiwa, berada di antara 6° Lintang Utara – 11o Lintang Selatan; 95° Bujur Timur – 141° Bujur Timur.
d. Berada di antara dua buah benua Asia - Australia; dan di antara dua buah samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
e. Terdiri dari 17.508 buah pulau besar dan kecil.
f. Luas daratan ± 1,9 juta km dan luas perairan 2/3 dari seluruh wilayah.
g. Indonesia bagian Barat dominan daratan daripada perairan, sedangkan Indonesia bagian Timur lebih dominan perairan daripada daratan.
h. Pada umumnya tanahnya subur, kecuali di beberapa tempat di Kalimantan dan Irian.
i. Bumi mengandung kekayaan alam (mineral) yang potensial. Dari 11 mineral terpenting di dunia, 7 jenis terdapat di Indonesia.
j. Penduduk yang cukup besar menduduki urutan ke-4 di dunia. Namun, dari jumlah penduduk yang besar tersebut penyebarannya tidak merata. Daerah Jawa, Madura, Bali dan Lombok (JAMBAL) dikategorikan sebagai daerah terpadat, sedangkan daerah lainnya masih jarang penduduknya.
Kondisi geografi berupa kepulauan yang luas dan panjang dengan penduduk yang majemuk (ratusan suku bangsa yang berbicara dalam 746 bahasa daerah (12% dari jumlah bahasa di dunia) memang sulit dipersatukan.

A2. mengenali GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI
Kebijakan dan pelaksanaan dalam memanfaatkan keuntungan letak geografi yang strategis berkaitan dengan geopolitik dan geostrategi bangsa Indonesia. geopolitik ini mengandung pengertian kebijakan politik yang mengaitkan pengaruh letak geografi bumi yang menjadi wilayah (ruang hidup) manusia yang tinggal di atas permukaan bumi. Bagi bangsa Indonesia, geopolitik merupakan pandangan baru dalam mempertimbangkan faktor- faktor geografis wilayah negara untuk mencapai tujuan nasional. Artinya, geopolitik adalah kebijaksanaan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut. Sedangkan geostrategi ialah kebijaksanaan pelaksanaan dalam menentukan tujuan-tujuan dan sarana-sarana tersebut guna mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi geografis negara.Geopolitik Indonesia dikembangkan sesuai dengan Pancasila sehingga tidak mengandung unsur-unsur ekspansionisme maupun kekerasan.
Pada geostrategis, keadaan dan letak negara Indonesia pada posisi silang memberikan pengaruh terhadap segenap kehidupan bangsa. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat menguntungkan, tetapi juga mengundang berbagai bentuk ancaman. Analisis posisi silang negara Indonesia itu tidak hanya mengenai segi fisik-geografisnya saja, melainkan mengenai aspek-aspek kehidupan sosial, yaitu:
a) demografi (kependudukan) antara daerah yang berpenduduk padat di utara dan daerah yang berpenduduk jarang di selatan;
b) ideologi antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan;
c) politik antara demokrasi rakyat di utara (Asia Daratan bagian utara) dan demokrasi parlementer di selatan;
d) ekonomi antara sistem ekonomi terpusat di utara dan sistem ekonomi liberal di selatan;
e) sosial antara komunisme atau sosialisme (komune) di utara dan individualisme di selatan;
f) budaya antara kebudayaan Timur di utara (Budha/Kong Hu Chu) dan kebudayaan Barat di selatan;
g) hankam antara sistem pertahanan kontinental (kekuatan di darat) di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan dan timur.
Posisi silang dengan segala akibatnya, memaksa bansga Indonesia memilih strategi turut serta mengatur lalu lintas kekuatan-kekuatan atau pengaruh tersebut dengan ikut berperan sebagai subjek dengan mengendalikan, dan memanfaatkan kekuatan-kekuatan tersebut untuk kepentingan nasional. Alternatif kedua menuntut kemampuan bangsa Indonesia menciptakan kekuatan sentrifugal artinya lalu lintas kekuatan-kekuatan yang melewati Nusantara harus mampu dikelola, dikendalikan dan dimanfaatkan memberikan sinergi pada kekuatan bangsa dalam pembangunan nasional. Pengaruh-pengaruh buruk akibat posisi silang harus dapat diatasi dengan membangun Tannas bangsa Indonesia
Terakhir diperbaharui: Jumat,

Last modified: Tuesday, 9 September 2014, 2:07 PM

Diskusi 2

Kebudayaan Bahari Belum Jadi Politik Tata Ruang

Politik kebijakan penataan ruang di Indonesia belum mempertimbangkan aspek kebudayaan bahari. Hal ini berdampak pada meluasnya banjir, kerusakan lingkungan, dan kemiskinan di kota-kota pantai Indonesia.. Menurut Iman Sunario, Ketua Yayasan Suluh Nuswantara Bakti yang juga arsitek ahli perkotaan Jakarta, memiliki 13 sungai yang bermuara ke Teluk Jakarta. Potensi besar yang seharusnya dapat menjadi solusi perkembangan transportasi air dan pariwisata. "Minimnya wawasan kelautan telah menjadikan potensi itu berbalik menjadi ancaman berupa banjir, kemacetan, dan kemiskinan yang urung teratasi," kata Iman. Berdasarkan data pemantauan 13 sungai oleh BPLHD DKI Jakarta pada September 2012 diketahui ada 82,6 persen dari 67 titik pemantauan berstatus tercemar berat, 10,1 persen tercemar sedang, 7,2 persen tercemar ringan, dan 0 persen kondisi baik. Pada kondisi demikian, pesisir Teluk Jakarta ditandai pula dengan kemiskinan dan kerusakan lingkungan yang parah. Sebagai kota pantai, Jakarta barometer pembangunan Indonesia. "Jika kondisi sosial dan lingkungan di Teluk Jakarta, yang jaraknya hanya beberapa kilometer dari Istana Negara, sudah rusak parah, bagaimana kita dapat berharap banyak dengan pembangunan kota-kota pantai di timur Indonesia? Atau bahkan di pulau-pulau terdepan," kata Iman. Untuk menggali dan mengungkap modal budaya bahari dalam pembangunan Indonesia ke depan, Yayasan Suluh Nuswantara Bakti akan menyelenggarakan sebelas serial diskusi bulanan. Pada Sabtu, 8 Maret 2014, berlangsung serial diskusi keenam dengan tema "Ekspresi Budaya dalam Komunikasi Masyarakat Maritim". Sebagai pembicara Prof Dr Edi Sedyawati; Prof Dr Yasraf Amir Piliang; dan Prof Eko Budihardjo, MSc. "Dalam budaya luhur kebaharian Indonesia, sungai dan sumber daya alam adalah milik komunal, bukan individual. Karena itu, membiarkan sungai kotor, hutan gundul, dan laut dikaveling-kaveling bukanlah adab pembangunan yang mencerminkan kebudayaan Indonesia," kata Iman (diunduh dari www.tempointeraktif.com )

Diskusikan:

1. Apakah wawasan nusantara masih diperlukan untuk pembangunan Indonesia ke depan?

2. Apa signifikansi wawasan nusantara bagi pembangunan Indonesia di era pemerintahan Jokowi-JK?

3. Apa hubungan wawasan nusantara dengan ketahanan nasional?

4. Apa rekomendasi Bapak/Ibu/Sdr/i agar nilai-nilai wawasan nusantara dapat terefleksikan dalam pembangunan nasional Indonesia?

5. Berikan 1 contoh implementasi nilai wawasan nusantara yang terefleksikan dalam pembangunan nasional Indonesia, untuk saat ini!

Selamat berdiskusi!

Salam sukses!

FRW

Diskusikan:

RE: DISKUSI 2 MASA 2014.2

by me 021617803 - Thursday, 12 March 2015, 4:01 PM

1. Wawasan Nusantara atau Wasantara masih diperlukan untuk pembangunan Indonesia kedepan, karena Wasantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa,dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia yang berangkat dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang rawan perpecahan serta keinginan untuk memanfaatkan konstelasi geografi Indonesia yang berupa kepulauan dan berada pada posisi silang atau di tengah - tengah dunia, berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang dasar 1945. Sehingga dengan demikian pembangunan Indonesia kedepan haruslah bisa lebih merata dan menyeluruh disetiap aspek kehidupan bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman, sehingga tujuan nasional dapat tercapai.

2. Signifikasi Wawasan Nusantara bagi pembangunan Indonesia di era pemerintahan Jokowi-Jk sangatlah penting mengingat semakin berkembangnya jaman maka semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan Jokowi-Jk guna mencapai tujuan nasional. Semakin banyak pengaruh - pengaruh buruk yang masuk serta semakin terkikisnya nilai - nilai budaya, maka Wawasan Nusantara sangatlah dibutuhkan dalam mencapai keberhasilan program kerjanya supaya rakyat tetap bersatu dan merasa aman serta sejahtera. 

3. Hubungan Wawasan Nusantara dengan Ketahanan nasional adalah Wasantara merupakan pengejawantahan falsafah Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia, kelengkapan dan keutuhan pelaksanaan Wasantara akan terwujud dalam terselenggarakannya ketahanan nasional Indonesia yang senantiasa harus ditingkatkan sesuai denga tuntutan jaman. Ketahanan nasional akan meningkat jika pembangunan juga meningkat selama dalam koridor Wasantara. Bangsa Indonesia dengan keanekaragamannya yang menjadi identitas bagi bangsa Indonesia memerlukan pemahaman atas Wawasan Nusantara sebagai nilai dasar Ketahanan Nasional serta sebagai pemersatu keragaman tersebut.

4. Agar nilai - nilai Wawasan Nusantara dapat terefleksikan dalam pembangunan nasional Indonesia maka Wasantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan negara. Implementasi atau penerapan Wasantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan demikian dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara haruslah berlandaskan Wawasan Nusantara baik dibidang Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan. Serta perlu dilakukan pemasyarakatan materi Wawasan Nusantara kepada seluruh masyarakat baik melalui dialog, media, edukasi, komunikasi serta keteladanan

5. Contoh implementasi nilai Wawasan Nusantara yang terefleksi dalam pembangunan nasional Indonesia pada saat ini adalah  dibidang kelautan dan perikanan mengingat Indonesia merupakan negara maritim yang 2/3 bagiannya adalah laut, Presiden Jokowi-Jk mempunyai 4 program diantaranya

- Mengatasi pasar gelap tuna dan pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif oleh negara lain

- Mengatasi penagkapan ikan secara ilegal.

- Perluasan budidaya perikanan dan kelautan

- Program padat karya di sektor maritim.

Yang jika keempat program tersebut sukses dan semua pihak ikut berpartisipasi maka pembangunan nasional akan semakin meningkat dengan demikian akan semakin kuat pula ketahanan nasional dan semua ini untuk kesejahteraan rakyat.