KETAHANAN NASIONAL (INISIASI 3)

INISIASI 3

Ketahanan Nasional

- Intisari Materi Ketahanan Nasional

- Sejarah Bangsa dan Latar belakang Tannas

Bangsa Indonesia mengalami penjajahan berabad-abad lamanya. Penjajahan itu mengakibatkan penderitaan lahir dan batin, kemiskinan dan kebodohan. Perjuangan mengusir penjajah mulai dari perlawanan Sultan Agung dari kerajaan Mataram pada tahun 1613 sampai perlawanan Sisingamangaraja (Batak) pada tahun 1900 tidak pernah berhasil. Hal ini karena di satu sisi, tidak adanya persatuan dan kesatuan di kalangan bangsa Indonesia dan di sisi lain “keragaman” bangsa Indonesia mudah dieksploitasi dengan politik “pecah belah” atau “adu domba” atau secara populer disebut juga politik “de vide et impera”.

Perjuangan selanjutnya memunculkan angkatan perintis kemerdekaan (1908) yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo, dan 20 tahun kemudian muncul angkatan “Penegas” Sumpah Pemuda (1928). Strategi perjuangan dalam melawan penjajah diubah dengan jalan Pendidikan Untuk Memajukan Bangsa dan Membangkitkan Semangat Nasionalisme. Hasil perjuangan yang menonjol dalam periode ini adalah tumbuh semangat atau jiwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia (ingat ikrar Sumpah Pemuda).

1945), merupakan-Periode selanjutnya, masa penjajahan Jepang (1942 babak baru perjuangan bangsa Indonesia. Pada mulanya bangsa Indonesia bersimpati pada penjajah baru ini. Bangsa Indonesia menduga bahwa Jepang akan membantu mempercepat proses perjuangan mencapai kemerdekaan. Akan tetapi, kenyataannya sangat mengecewakan bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia, makin menderita, dan makin miskin. Hasil bumi maupun ternak rakyat banyak disita untuk kepentingan penjajah. Banyak rakyat Indonesia dipaksa menjadi “Romusha” (pekerja paksa) baik di Indonesia maupun dikirim ke luar negeri, untuk kepentingan pemerintahan militer Jepang pada waktu itu yang sedang terdesak oleh tentara Sekutu. Kondisi ini dapat Anda tanyakan pada pelaku sejarah di daerah Anda sendiri sehingga Anda dapat membandingkan kondisi pada masa penjajahan Belanda dengan Jepang.

Namun, pada hakikatnya penjajah siapa pun bangsanya pada intinya membawa kesengsaraan, penderitaan lahir batin bagi bangsa terjajah.
Oleh karena itu, pada masa pendudukan militer Jepang yang kita kategorikan sebagai penjajah, muncul perlawanan (ingat bukan pemberontakan) di beberapa tempat, antara lain di Blitar oleh anggota Peta dan di Jawa Barat (Singaparna). Tentu saja perlawanan terhadap Jepang itu tidak hanya di kedua tempat tersebut. Banyak perlawanan terhadap Jepang ini tidak terekam dalam catatan sejarah yang kita pelajari, tetapi yang dapat Anda saksikan adalah “makam pahlawan” yang bertebaran di seluruh Indonesia yang isinya antara lain pejuang-pejuang yang gugur di zaman penjajahan Jepang.
Peperangan melawan penjajah ini tiada hentinya. Perjuangan di daerah yang satu dapat dipadamkan, tetapi di daerah lain muncul perjuangan baru, bak kata pepatah “patah tumbuh hilang berganti atau mati satu tumbuh seribu”. Pengorbanan mereka tidak sia-sia, semangat juang dan kerelaan berkorban demi bangsanya perlu kita warisi. Kesempatan emas itu datang dengan ditaklukkannya Jepang kepada Sekutu 15 Agustus 1945. Maka pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan Kemerdekaan Indonesia, dan terbentuklah Negara Republik Indonesia.
Untuk lebih memahami latar belakang tannas dari sisi sejarah sejak perlawanan Sultan Iskandar Muda (Kerajaan Aceh) sampai dengan Kemerdekaan RI disajikan dalam ringkasan di atas.
Walaupun kemerdekaan sudah diproklamasikan, perjuangan bangsa Indonesia terus dilanjutkan untuk mempertahankan kemerdekaan dari serangan-serangan pasukan bangsa asing. Konflik dengan tentara Sekutu tidak bisa dihindarkan.

Pasukan tentara Sekutu yang tergabung dalam Allied Forces Netherland East Indies (AFNEI) yang seharusnya bertugas :

-          menerima penyerahan tentara Jepang,

-          membebaskan tawanan perang,

-          menjamin keadaan damai dan

-          penyerahan pemerintahan ke pihak sipil,

ternyata diboncengi tentara Netherland Indies Civil Administration (NICA) dan menginjak-injak harga diri bangsa Indonesia yang telah menyatakan dirinya merdeka.
Pertempuran terjadi di Surabaya (ingat peristiwa 10 November yang kita Desember 1945,-peringati sebagai hari pahlawan), di Ambarawa November April 1946, pertempuran di-di Medan Area (Sumatra Utara) Desember 1945 Bandung, Maret 1946 (ingat peristiwa Bandung Lautan Api 24 Maret 1946) dan tempat-tempat lainnya di wilayah Indonesia. 350 Tahun lebih menderita, hasilnya adalah Kemiskinan dan Penderitaan Lahir Batin

Upaya Perlawanan yang dilakukan oleh Bangsa
Indonesia, antara lain:
- Iskandar Muda di Aceh (1636)
- Sisingamangaraja dari Batak (1900) Perjuangan tersebut Penjajah
- 1837)-Imam Bonjol di daerah Minangkabau (1822 belum berhasil Politik, pecah
- Badarudin di daerah Palembang (1817) belah dan
- Sultan Tirtayasa dari Banten (1650) kuasa (Sistek
- Untung Suropati dari Jatim (1670) dan Sissos)
- Jalantik dari Bali (1850) Kurang adanya persatuan
- Anak Agung Made dari Lombok (1895)
- Pangeran Antasari dari Kalsel (1860)
- Hasanuddin dari Makasar (1660)
- Pattimura dari Maluku (1817)

Tahap Perjuangan selanjutnya: Cara Perjuangan terhadap Penjajah diubah
(1) Angkatan Perintis (1908)dengan jalan:
Dirintis oleh Budi Utomo yakni Di didik untuk memajukan Bangsa
(2) Angkatan Penegas (1928):Hasil perjuangan yang menonjol "Jiwa Sumpah Pemuda    Persatuan Bangsa Indonesia".

1945)-Pada periode Penjajahan Jepang (1942
Merupakan babak Penjajahan Baru sehingga timbul berbagai pemberontakan melawan Jepang sebab penjajahan jepang tetap menimbulkan Kemiskinan dan Penderitaan

Perlawanan terhadap tentara Belanda (NICA), terjadi setelah usai perundingan Linggar Jati, Belanda melakukan kecurangan dengan Agresi Militer I pada tanggal 21 Juli 1947. Perlawanan terus dilanjutkan dan berakhir pada perundingan Renvile 8 Desember 1947 yang membuat Indonesia menjadi bagian dari Uni Indonesia Belanda.

Setelah perjanjian Renvilee timbul pula pengkhianatan Partai Komunis Indonesia yang memproklamasikan negara Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948. Selesai peristiwa Madiun (affair Madiun) Belanda (NICA) melakukan agresi Militer II pada tanggal 19 Desember 1948. Hal itu membawa Indonesia-Belanda ke Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 23 Agustus 1949. Hasil KMB membuat Indonesia menjadi Negara Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari 16 negara bagian. Ternyata kemudian bentuk negara federal ini tidak dikehendaki oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Disadari bentuk negara federal ini tidak dilandasi konsepsi yang kuat, latar belakang pendirinya adalah untuk menghancurkan Indonesia hasil proklamasi 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, antara RIS dan Republik Indonesia (sebagai Negara Bagian RIS) sepakat untuk membentuk negara kesatuan, dan pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS menjelma menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hikmah perjuangan bangsa dan negara RI dari peristiwa perlawanan terhadap tentara asing sejak proklamasi kemerdekaan sampai 17 Agustus 1950 adalah sebagai berikut.
1. Kendatipun Tentara Inggris dan Belanda lebih modern persenjataan dan organisasinya, tidak membuat perjuangan rakyat Indonesia pupus, semangat juang terus dikobarkan. Keberanian berkorban demi bangsa dan negara (membela tanah air) membudaya di kalangan pemuda (ingat semboyan merdeka atau mati!).
2. Politik devide et impera Belanda gagal. Bangsa Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan.

Sementara itu, di dalam negeri terjadi konflik akibat kekacauan politik dan gerakan pembangkangan Kartosuwirjo yang tidak puas terhadap hasil perundingan Renvile. Kartosuwiryo mengumumkan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) tanggal 7 Agustus 1949 (latar belakang ideologi agama) di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pemberontakan yang dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan terhadap kebijaksanaan pemerintah pusat (Darul Islam di Sulawesi Selatan dan Aceh). Ketidakpuasan politik dan golongan terhadap pemerintah Pusat (PRRI/Permesta), bermotifkan ideologi komunis (Pemberontakan Gerakan 30 September/PKI) sampai kepada pemberontakan yang bermotifkan “nostalgia” pada zaman kolonial (pemberontakan Kapten Andi Azis, RMS/APRA). Walaupun berbagai bentuk pemberontakan itu dapat dipadamkan, konflik-konflik yang bersifat lokal dan bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar-Golongan) kerap terjadi, namun dapat diatasi dengan baik.
Uraian tersebut menggambarkan pada Anda bahwa bangsa Indonesia sejak kelahirannya (proklamasi) terus-menerus mengalami krisis. Namun, kenyataannya sampai sekarang bangsa Indonesia dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal itu terjadi karena bangsa Indonesia memiliki tannas sebagai bangsa.

Walaupun bangsa Indonesia berjuang menghadapi tentara asing (penjajah) maupun konflik internal di dalam negeri dengan berbagai latar belakangnya, namun bangsa Indonesia tetap utuh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa dan negara Indonesia mempunyai keuletan dan ketangguhan (Ketahanan) dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (National Survival). Oleh karena itu, dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup, bangsa Indonesia harus mempunyai tannas (National Resillience). Tannas itu harus dibina dan ditingkatkan sejalan dengan perkembangan bangsa Indonesia dan lingkungan strategiknya.

Rumusan terakhir tannas, merupakan kondisi dinamik yang dimiliki suatu bangsa. Di dalamnya mengandung “keuletan dan ketangguhan” yang mampu mengembangkan kekuatan nasional. Kekuatan itu kita perlukan untuk mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG), yang datang dari dalam atau dari luar, yang langsung atau tidak langsung membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional.
Untuk lebih memahami pengertian tannas dengan kalimat yang panjang di atas coba Anda perhatikan Gambar Bagan Skematis Pengertian Tannas

Pengertian Landasan dan Ciri Tannas

Tannas  pada hakikatnya adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara.
Dalam fungsinya sebagai sistem pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan nasional maka dalam penyelenggaraan atau pembinaan tannas dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Kedua pendekatan itu (kesejahteraan-keamanan) tidak kita pisahkan dan hanya bisa dibedakan bak satu keping mata uang, sisi yang satu berupa aspek kesejahteraan dan sisi yang lainnya berupa aspek keamanan. Penekanan pada salah satu aspek tergantung pada kondisi yang dihadapi oleh suatu bangsa.

Tannas dilandasi oleh Wasantara dalam upaya mencapai tujuan dan cita-cita bangsa sebagai pengejawantahan Pancasila.

Asas tannas, yaitu :

(1) pendekatan kesejahteraan dan keamanan,   

(2) komprehensif dan integral. Sebagai doktrin ia merupakan cara terbaik yang diakui kebenarannya dan dijadikan pedoman dalam memenuhi tuntutan perkembangan, bangsa dan lingkungan untuk kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negara.

Sebagai metode pemecahan masalah maka ia akan menjelaskan:
1. kondisi kehidupan nasional dalam suatu waktu;
2.  memprediksi kehidupan nasional pada waktu yang akan datang;
3. mengendalikan kehidupan nasional agar sesuai dengan kondisi yang diharapkan atau ditetapkan.

Selain mempunyai asas ia juga mempunyai sifat, yaitu :

(1) manunggal,

(2) mawas ke dalam dan ke luar,

(3) kewibawaan,       

(4) berubah menurut waktu,

(5) tidak membenarkan adu kekuatan atau adu kekuasaan, dan

(6) percaya pada diri sendiri.

Tannas sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan sistem kehidupan nasional mempunyai wajah dan fungsi. Wajah tannas dalam bentuk kondisi, doktrin, dan metode. Sebagai kondisi merupakan totalitas segenap aspek kehidupan bangsa yang didasarkan nilai persatuan dan kesatuan (Wasantara) untuk mewujudkan daya tangkal, daya kekebalan dan daya kena dalam berinteraksi dengan lingkungan. Sebagai doktrin ia merupakan cara terbaik yang ada untuk mengimplementasikan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Sebagai metode ia merupakan cara pemecahan masalah nasional dalam perkembangan bangsa dan untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Fungsi tannas adalah sebagai doktrin perjuangan nasional, metode pembinaan kehidupan nasional, pola dasar pembangunan nasional dan sebagai sistem kehidupan nasional.

Keterkaitan Antargatra Dalam Tannas dan Ketahanan Gatra Tannas

Pengelompokan bidang kehidupan bangsa Indonesia dibuat dalam    8 kelompok gatra (model) bidang kehidupan. Kedelapan gatra tersebut (Astagatra) dibagi dalam dua kelompok, yaitu trigatra (geografi, sumber kekayaan alam, dan demografi) dan pancagatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam).
Gatra-gatra tersebut dapat dibedakan secara teoretik tetapi tidak bisa dipisahkan karena keterkaitan yang kuat satu sama lain. Oleh karena itu, astagatra ini harus dilihat secara holistik dan integral (bulat utuh menyeluruh).
Trigatra bersifat statis dan Pancagatra bersifat dinamis. Trigatra merupakan modal dasar untuk meningkatkan Pancagatra. Kelemahan di dalam satu gatra dapat mempengaruhi gatra yang lain dan sebaliknya meningkatnya kekuatan pada salah satu gatra dapat meningkatkan gatra yang lain (sinergi).
Tannas pada hakikatnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan.

Dalam rangka itu, peranan gatra terhadap kondisi kesejahteraan dan keamanan sebagai berikut.
1. Ada gatra yang sama besar peranannya untuk kesejahteraan dan keamanan.
2. Ada gatra yang lebih besar peranannya untuk kesejahteraan daripada keamanan.
3. Ada gatra yang lebih besar peranannya untuk keamanan daripada kesejahteraan.

Trigatra, ideologi, politik peranannya sama besar dalam kesejahteraan dan keamanan.
Gatra Ekonomi, sosial budaya lebih besar untuk kesejahteraan daripada keamanan.
Hankam lebih besar untuk kesejahteraan keamanan daripada kesejahteraan. Tannas merupakan resultan (hasil) dari ketahanan masing-masing aspek kehidupan (gatra).

TRI GATRA
Kelompok gatra alamiah adalah:
1. Geografi,
2. Kekayaan alam,     
3. Demografi (kependudukan)
 
PANCA GATRA
Kelompok gatra sosial adalah:
1. Ideologi
2. Politik
3. Ekonomi
4. Sosial Budaya
5. Hankam

Kedelapan aspek tersebut masing-masing berhubungan, kait-mengait utuh menyeluruh membentuk tata laku sistem kehidupan nasional. Pembidangan kehidupan nasional sebanyak delapan adalah kesepakatan bangsa Indonesia, para ahli dari negara lain membaginya tidak hanya delapan bidang kehidupan, tetapi bisa kurang atau lebih. Hal ini tergantung pada latar belakang dan visi masing-masing tentang kehidupan nasional tersebut.

Landasan Tannas

Tannas sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan sistem kehidupan nasional di dalam pelaksanaannya mempunyai landasan yang kuat yaitu Pancasila, UUD 1945 dan Wasantara.

Perwujudan Tannas

Pembangunan nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, pada dasarnya untuk mewujudkan tannas. Titik berat pembangunan nasional pada bidang ekonomi karena bidang ekonomi ini mempunyai “daya biak” terhadap bidang-bidang kehidupan lainnya, untuk meningkatkan spektrum kemampuan kita sebagai bangsa dan negara.
Peningkatan spektrum kemampuan tersebut untuk menghasilkan daya kembang, daya tangkal dan daya kena. Untuk itu, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang “berkualitas”. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi (menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilandasi oleh iman dan taqwa berakar pada budaya Pancasila) merupakan kunci dari peningkatan tannas. Oleh karena itu, dalam pembangunan nasional, pembangunan sumber daya manusia merupakan titik sentral dan hal ini sejalan dengan hakikat pembangunan nasional Indonesia yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.
Dalam pembangunan nasional diperlukan pimpinan nasional yang kuat, berwibawa, serta mampu mempersatukan bangsa serta mempunyai visi ke depan membawa bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional.
Dalam ketatanegaraan Indonesia, mekanisme kepemimpinan nasional telah ditetapkan yang dikenal dengan mekanisme kepemimpinan 5 tahun yang dibagi dalam 13 tahapan.
Dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat ini perlu diwaspadai masih adanya bahaya laten yang bersifat ideologis maupun non-ideologis yang ingin memecah belah kita sebagai bangsa. Untuk itu, diperlukan kewaspadaan nasional yang sejalan dengan itu yakni berkehidupan Pancasila (budaya Pancasila) yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Last modified: Wednesday, 17 September 2014, 3:43 PM

  

Diskusi 3:

Wacana Diskusi 3:

“Jokowi Diingatkan untuk Tuntaskan Berbagai Konflik Agraria”

Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu, Benny Ardiansyah mengingatkan agar Presiden terpilih Joko Widodo beserta wakilnya segera menyiapkan langkah-langkah penyelesaian konflik agraria yang banyak terjadi di Tanah Air. "Pada prinsipnya kita mengusulkan agar ada Menteri Koordinator Lingkungan Hidup di bawahnya terdapat Urusan Hutan, Perkebunan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Nah, di bawah peran Menko Lingkungan Hidup inilah persoalan konflik agraria bisa diselesaikan agar tak tumpang tindih," kata Benny, Rabu (17/9/2014). Dia melanjutkan bahwa potensi konflik agraria antara petani dan perusahaan perkebunan dan pertambangan di Bengkulu layaknya "bom waktu" yang siap meledak setiap saat bila pemerintah pusat tidak mengambil langkah bijak dan tepat. "Hampir di setiap kabupaten potensi itu ada dan parahnya lagi terjadi tumpang tindih antara kebijakan pemerintah lintas kementerian termasuk juga undang-undangnya," ungkap dia. Persoalan konflik agraria semakin menjadi saat pemerintah daerah bingung mengambil langkah karena tumpang tindih aturan, imbasnya banyak petani yang ditangkap polisi karena perusahaan menuduh petani tersebut mencuri buah kelapa sawit misalnya untuk konflik dibidang perkebunan. "Di Bengkulu sudah banyak petani bersengketa lahan dengan perkebunan ditahan dan dipenjara, saya pikir ini jangan sampai terjadi lagi," tutup Benny. (diunduh dari http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/09/17/11532501/)

Diskusikan:

1. Apakah konflik agraria dapat memicu konflik dalam ketahanan nasional?

2. Apa rekomendasi Bapak/Ibu/Sdr agar konflik agraria dapat tersolusikan dan menguatkan ketahanan nasional?

Selamat berdiskusi!

Salam sukses, FRW

RE: DISKUSI 3 MASA 2014.2

by me 021617803 - Thursday, 19 March 2015, 12:26 AM

1. Konflik Agraria tentu saja dapat memicu konflik dalam Ketahanan Nasional, karena seperti kita tahu bahwa tanah merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia sejak jaman dahulu sampai menimbulkan peperangan dan perpecahan dalam mempertahankannya. Oleh karena itu, guna menghindari konflik yang akan meruntuhkan ketahan nasional, maka pemerintah mengaturnya dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 "bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat". Jika terjadi konflik antara individu, pelaku bisnis, atau pemerintah yang disebabkan oleh banyak hal, maka sudah barang tentu berpengaruh pada sikap persatuan dan kesatuan yang tentu saja berdampak pada lemahnya ketahanan nasinal jika tidak segera teratasi. 

2. Menurut pendapat saya supaya konflik agraria dapat tersolusikan dan menguatkan ketahanan nasional, maka perlu dilakukan langkah - langkah sebagai berikut :

- Segala sesuatu baik pemikiran atau tindakan haruslah berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

- Pemerintah atau instansi terkait perlu menyelidiki, meninjau dan mempelajari latar belakang terjadinya konflik.

- Sebisa mungkin dalam menyelesaikan permasalahan haruslah dengan cara - cara yang baik, tidak berpihak pada salah satunya (adil), sehigga keputusan yang diambil dapat melegakan masing - masing pihak

- Undang - undang atau peraturan yang dijadikan pedoman atau landasan haruslah sekuat mungkin.

- Sebagai pihak mediator atau penyelesai konflik baik masalah besar atau kecil haruslah menjadi pribadi yang tangguh, tidak lemah, berani membela kebenaran dan tidak terpengaruh dengan hal - hal yang bisa merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, jika segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik dan didukung oleh semua pihak maka ketahanan nasional akan semakin tangguh. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga semakin kuat.


Tugas I masa 2014.02

PKB: Tak Cukup Hanya Profesional, Menteri Juga Harus Punya Terobosan

Wacana Tugas I:

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Daniel Johan mengatakan, para profesional yang akan duduk di kursi kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla nantinya tak cukup hanya sebatas profesional. Mereka diharapkan mampu membuat terobosan yang dapat memberikan kesejahteraan rakyat."Memang profesionalitas itu pasti dan wajib, tapi harus juga punya komitmen dan berani melakukan terobosan dan perubahan," kata Daniel saat berbincang dengan Kompas.com, Rabu (17/9/2014). Daniel menuturkan, menteri merupakan jabatan politis yang diberikan presiden berdasarkan hak prerogratif. Tuntutan agar menteri berasal dari kalangan profesional nonparpol tentu saja menjadi tantangan tersendiri. Pasalnya, kata dia, mereka tidak bisa menyamakan ritme kerja mereka sebagai menteri dengan ritme kerja di perusahaan, apabila mereka memiliki perusahaan. "Sangat berbeda dengan perusahaan di mana profesional orientasinya keuntungan. Namun, orang yang bisa melakukan terobosan tentu punya kekuatan di parlemen," kata dia. Menurut Daniel, PKB telah menyiapkan kader terbaik untuk diusulkan menjadi calon menteri. Namun, kata dia, urusan menteri itu nantinya akan dibicarakan Jokowi dengan parpol koalisi. "Nantinya, setiap partai akan diwakili oleh ketua umumnya masing-masing untuk berdiskusi dengan Jokowi-JK. Komitmen PKB apa pun kebijakan Jokowi yang baik untuk bangsa, kami anggap juga baik dan akan PKB kawal sepenuhnya," tandasnya. Sebelumnya, Jokowi mempertahankan jumlah kementerian seperti diera pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yakni 34 kementerian. Jokowi mempertahankan tiga menteri koordinator. Sebanyak 16 kementerian diantaranya akan dipimpin kader partai politik dan 18 kementerian lain dipimpin menteri dari kalangan profesional murni.

Kementerian yang dipimpin figur menteri profesional murni antara lain menteri keuangan, menteri badan usaha milik negara, menteri energi dan sumber daya mineral, serta menteri pertanian.

(diunduh dari http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/09/17/11024241/ )

Tugas I:

Berdasarkan wacana di atas, buatlah makalah dengan pilihan topik (pilih salah satu), sebagai berikut di bawah ini:

1. Kepemimpinan Inovatif dan Profesional Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau Dari Aspek Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

2. Masalah dan Solusi kepemimpinan publik Kepala Daerah ditinjau dari aspek ketahanan nasional

Sistematika penulisan makalah Tugas I:

Tugas dikerjakan dengan sistematika sebagai berikut:

1. spasi 1,5

2. jenis tulisan Arial font 10

3. minimal halaman jawaban 1,5 halaman dan maksimal 3 halaman.

4. menggunakan referensi ilmiah untuk mendukung jawaban analisis kasus Saudara, khususnya referensi/ sumber pustaka MKDU4111.

Selamat mengerjakan!

Salam sukses, FR Wulandari